Pemerintah Berhadap Indonesia Jadi Pusat Produk 'Halal' Bersertifikat

Asisten Deputi Pembiayaan Syariah Kementerian Koperasi dan UKM, Tamim Saefudin mengatakan Indonesia akan menjadi pusat produk halal bersertifikat.

Tamim mengungkapkan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM selama 5 tahun kedepan telah menargetkan 1 juta usahawan. Untuk itu pihak juga telah bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan mendirikan layanan terpadu ekonomi dihampir 80 kota di Indonesia.

“Kita sangat mendukung adanya pusat inkubasi bisnis syariah yang diinisiasi MUI dan berbagai pihak termasuk Dinas Koperasi dan UKM,”ujarnya dalam “Lounching Workshop Pusat Inkubasi Bisnis Syariah dan Liga Halal” di Kota Bandung, Jum’at (12/08 2016).

Hal senada juga diungkapkan salah satu Ketua MUI Pusat  Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M. Si. Menurutnya produk halal adalah salah satu titik point dalam merebut dan bersaing di pasar baik lokal maupun global.

Untuk itu dalam workshop tersebut harus diangkat dan dukung secara bersama sehingga bukan sekedar melihat peluang semata.

“Saya kira jika ini dilihat sebagai potensi dan peluang itu terbuka lebar maka saya yakin produk halal Indonesia bukan hanya dibutuhkan di dalam negeri melainkan bahkan bisa menembus ASEAN,”ujarnya.

Kemenkop Dukung Koperasi Syariah dan UKM Produk Halal

Bahkan,sambungnya, jika mampu digarap bersama termasuk pemerintah mau terlibat didalamnya maka bukan tidak mungkin produk halal Indonesia akan memenuhi pasar internasional. Untuk mendukung hal tersebut pihaknya telah melakukan pembaharuan system termasuk jaminan produk halal yang dapat diakses secara terbuka dan sangat mudah.

“Kita juga sudah membuka dan membangun kerjasama dengan beberapa lembaga termasuk Negara seperti Malaysia dan beberapa Negara di Eropa soal akses jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh MUI sehingga konsumen baik individu maupun corporate  akan mudah mendapatkan kepastiannya,”imbuhnya.

Dengan demikian harapannya produk-produk halal yang dihasilkan skala industry maupun UKM mampu bersaing secara kompetitif bukan hanya pasar dalam negeri saja akan tetap juga pasar ekspor.

Lukman juga mengakui untuk produk ekspor juga terkait dengan ada tuntutan mutu atau kualitas berstandar internasional yang mungkin akan menjadi kesulitan tersendiri bagi UKM.

“Selain halal maka mutu produk juga harus tetap menjadi prioritas sehingga mampu bersaing dengan pasar global,”akunya.

Untuk itu pihak juga akan membantu para pelaku UKM agar mampu menghasilkan produk yang halal dan bermutu unggul dengan pelatihan dan pendampingan. Sementara terkait permodalan yang kerap menjadi kendala baik dalam mengurus sertifikal maupun dalam menghasilkan produk halal, Lukman mengaku tengah melakukan kerjasama dengan berbankan syariah yang ada dengan skema turut membantu dalam pembiayaan.

“Kita juga harus ingat dengan potensi zakat (ZIS) yang sekira 200 triliunan itu pertahunnya. Jika potensi itu dapat tergali maka kebangkitan ekonomi ummat termasuk produk halal bukan sekedar wacana saja,”ungkapnya.

Untuk itu pihaknya juga tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga amil zakat (LAZ) yang ada termasuk dengan BAZNAS agar juga mempunyai kepedulian terhadap UKM dalam skema pembiayaan baik permodalan maupun pendampingan usaha. Diharapkan dengan adanya sinergi disemua sector ekonomi tersebut mampu membangkitkan ekonomi ummat Islam di Indonesia.

“Ini adalah tanggung jawab dan kerja bersama tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua pihak termasuk pemerintah saja. Kita sedang melangkah kesana dan dengan mengharap ridho Allah, insya Allah akan tercapai,”ujarnya optimis.

Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangi kerjasama dengan 15 koperasi syariah di Kota Bandung sebagai awal model gerakan pusat inkubasi bisnis syariah yang nantinya akan juga digulirkan di beberapa kota di Indonesia. Turut menyaksikan Wakil Walikota Bandung Odded M.Danial dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov.Jabar, Ketua MUI Jabar.*/Abu Luthfi Satrio

Baca Juga